Keputusan Reserve Bank of Australia (RBA) untuk menghapus potret Raja Charles III dari uang kertas $5 baru telah memicu reaksi keras di kalangan pendukung monarki, yang menuduh pemerintah federal diam-diam mencoba mengubah Australia menjadi republik.
+ Sukhoi Su-24MR: Pesawat Pengintai Rusia yang Mengawasi Langit
Uang kertas baru ini akan menampilkan tema “Connection to Country” (Koneksi dengan Tanah Air) sebagai penghormatan terhadap budaya dan sejarah masyarakat Aborigin. Bank sentral telah mengumumkan sejak 2023 bahwa Raja Charles III tidak akan menggantikan mendiang Ratu Elizabeth II pada uang kertas tersebut. Setelah menerima lebih dari 2.100 proposal, perwakilan RBA dan kelompok Aborigin memilih desain baru, menjadikannya uang kertas pertama tanpa potret kerajaan. Namun, gambar Parlemen Australia masih akan tetap ada di salah satu sisi uang kertas.
Penghapusan Raja Charles III telah memicu kemarahan di kalangan pendukung monarki. Philip Benwell, Presiden Liga Monarkis Australia, mengkritik keputusan ini:
> “Raja tetaplah raja Australia sampai rakyat memutuskan sebaliknya, dan pemerintah tidak boleh mulai menghapus gambar raja.”
Benwell menuduh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese berencana mengadakan referendum baru untuk menjadikan Australia sebuah republik jika terpilih kembali. Pada tahun 1999, referendum untuk mengubah konstitusi dan mendirikan republik ditolak oleh 54% pemilih Australia. Dia juga mengutip kegagalan referendum “Indigenous Voice” pada tahun 2023 sebagai bukti bahwa pemerintah mengabaikan keinginan rakyat.
> “Kita didirikan di bawah Mahkota, raja mengenakan mahkota, raja adalah raja Australia, dan pemerintah tidak boleh melupakan itu atau mengesampingkan raja.”
Meskipun marah atas penghapusan potret monarki, para pendukung monarki menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan seni Aborigin pada uang kertas baru, selama potret raja tetap ada.
Keputusan ini kembali memicu perdebatan tentang monarki di Australia, dengan para pendukung monarki memperingatkan bahwa pemerintah mungkin berusaha memutuskan hubungan negara itu dengan Mahkota Inggris. Sementara itu, pemerintah federal belum memberikan komentar resmi mengenai kontroversi ini.
Konten ini dibuat dengan bantuan AI dan telah ditinjau oleh tim editorial.
